Seorang hakim federal untuk sementara waktu memblokir perintah eksekutif Trump yang mendefinisikan kembali kewarganegaraan hak kesulungan, dan menyebutnya “sangat inkonstitusional” pada sidang pertama dalam upaya multi-negara bagian untuk menentang perintah tersebut.

Memuat

Hakim Distrik AS John Coughenour berulang kali menyela pengacara Departemen Kehakiman saat berargumen untuk menanyakan bagaimana ia dapat menganggap perintah tersebut konstitusional. Ketika pengacaranya, Brett Shumate, mengatakan dia ingin mendapat kesempatan untuk menjelaskannya secara lengkap, Coughenour mengatakan kepadanya bahwa sidang adalah kesempatannya.

Perintah penahanan sementara yang diminta oleh Arizona, Illinois, Oregon dan Washington merupakan perintah pertama yang diadili di hadapan hakim dan berlaku secara nasional.

Kasus ini adalah satu dari lima tuntutan hukum yang diajukan oleh 22 negara bagian dan sejumlah kelompok hak imigran di seluruh negeri. Gugatan tersebut mencakup kesaksian pribadi dari jaksa agung yang merupakan warga negara AS berdasarkan hak kesulungan, dan menyebutkan nama wanita hamil yang khawatir anak-anak mereka tidak akan menjadi warga negara AS.

Coughenour, yang ditunjuk oleh Ronald Reagan, memulai sidang dengan menginterogasi pengacara pemerintah, dan mengatakan bahwa perintah tersebut “mengejutkan”.

“Ini adalah perintah yang jelas-jelas tidak konstitusional,” kata Coughenour kepada Shumate. Coughenour mengatakan dia sudah berada di bangku cadangan selama lebih dari empat dekade, dan dia tidak ingat pernah melihat kasus lain di mana tindakan yang ditentang jelas-jelas inkonstitusional.

Perintah eksekutif Trump, yang ia tandatangani pada Hari Pelantikan, dijadwalkan berlaku pada 19 Februari. Perintah ini dapat berdampak pada ratusan ribu orang yang lahir di negara tersebut, menurut salah satu tuntutan hukum. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 255,000 kelahiran anak warga negara dari ibu yang tinggal di negara tersebut secara ilegal dan sekitar 153,000 kelahiran dari dua orang tua yang serupa, menurut gugatan empat negara bagian yang diajukan di Seattle.

AP

Sumber

Juliana Ribeiro
Juliana Ribeiro is an accomplished News Reporter and Editor with a degree in Journalism from University of São Paulo. With more than 6 years of experience in international news reporting, Juliana has covered significant global events across Latin America, Europe, and Asia. Renowned for her investigative skills and balanced reporting, she now leads news coverage at Agen BRILink dan BRI, where she is dedicated to delivering accurate, impactful stories to inform and engage readers worldwide.