Moskow pada hari Sabtu menuduh AS siap mengambil risiko ketidakstabilan energi global dengan sanksi baru yang luas terhadap sektor energi Rusia.
Amerika Serikat dan Inggris pada hari Jumat mengumumkan sanksi baru terhadap sektor energi Rusia, termasuk raksasa minyak Gazprom Neft, hanya beberapa hari sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan jabatannya.
Kementerian luar negeri Moskow mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa menjelang “masa kekuasaan Biden yang memalukan,” Washington berusaha untuk “menyebabkan setidaknya sejumlah kerugian pada perekonomian Rusia bahkan dengan mengorbankan stabilitas pasar dunia.”
“Tentu saja, tindakan permusuhan Washington tidak akan dibiarkan begitu saja,” tambahnya.
Merujuk pada kebakaran hutan di California, Moskow menuduh pemerintahan Biden meninggalkan “bumi hangus,” atau kehancuran total, bagi Presiden AS Donald Trump – karena ia tidak dapat membatalkan sanksi tanpa persetujuan Kongres.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahan Biden berusaha untuk meninggalkan Trump “warisan yang seberat mungkin.”
Departemen Keuangan Amerika hari Jumat mengatakan pihaknya menunjuk lebih dari 180 kapal serta perusahaan minyak Rusia Gazprom Neft dan Surgutneftegas, untuk memenuhi “komitmen G7 untuk mengurangi pendapatan Rusia dari energi.”
Gazprom Neft pada hari Jumat mengecam sanksi tersebut sebagai “tidak berdasar” dan “tidak sah,” kantor berita Rusia melaporkan.
Wakil penasihat keamanan nasional Biden untuk ekonomi internasional, Daleep Singh, menyebut sanksi tersebut “yang paling signifikan” terhadap sektor energi Rusia, yang menurutnya “sejauh ini merupakan sumber pendapatan terbesar untuk perang (Presiden Vladimir) Putin.”
Kementerian Rusia pada hari Sabtu menuduh AS berusaha untuk “menghalangi atau bahkan membuat tidak mungkin adanya hubungan ekonomi bilateral, termasuk dengan bisnis AS.”
Dikatakan bahwa Washington “mengorbankan kepentingan… sekutu-sekutu Eropa”, yang “terpaksa beralih ke pasokan Amerika yang lebih mahal dan tidak dapat diandalkan.”
Mereka juga menuduh Washington “mengabaikan” pandangan masyarakatnya sendiri mengenai kenaikan harga energi setelah pemilihan presiden selesai.
