Seorang terpidana pelaku pembunuhan ganda, yang menjalani hukuman seumur hidup karena membunuh istri dan anak tirinya yang masih remaja, telah meminta Pengadilan Tinggi untuk memutuskan bahwa undang-undang ‘tidak ada badan, tidak ada pembebasan bersyarat’ melanggar independensi peradilan.

Pada tahun 2002, Rodney Michael Cherry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena membunuh istrinya, Annette Cherry, dan putri tirinya Kira Guise di Queensland tengah. Mayat gadis itu tidak pernah ditemukan.

Dalam persidangannya, jaksa berpendapat Cherry meminta putri tirinya yang lain, Deborah Guise, untuk membunuh ibunya menggunakan pistol colt kaliber .45 yang dia ajarkan padanya untuk digunakan.

Undang-undang ‘tidak ada badan, tidak ada pembebasan bersyarat’ dirancang untuk membantu keluarga korban dan memberikan insentif kepada narapidana untuk bekerja sama dengan polisi. Kredit: Gambar AAP/Pengawas Hak Asasi Manusia, Daniel Soekov

Deborah Guise bersaksi bahwa ketika dia berusia 16 tahun, dia mulai melakukan hubungan seksual dengan Cherry. Dia kemudian dihukum karena pembunuhan.

Pada tahun 2022, Cherry mengajukan permohonan pembebasan bersyarat ke Dewan Pembebasan Bersyarat Queensland, dengan alasan bahwa undang-undang ‘tidak ada badan, tidak ada pembebasan bersyarat’ seharusnya tidak berlaku baginya sehubungan dengan kematian Kira. Dia mengaku dia salah dihukum dan tidak tahu di mana jenazahnya berada.

Memuat

Namun, dewan memutuskan pada tahun 2023 bahwa Cherry gagal mematuhi hukum, tidak bekerja sama dengan polisi, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat.

Cherry kini telah membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi, di mana jaksa agung dari NSW, Victoria, Australia Selatan, Northern Territory, dan Australia Barat bulan lalu bergabung dengan Queensland dalam membela undang-undang ‘tidak ada badan, tidak ada pembebasan bersyarat’.

Cherry berpendapat bahwa beberapa bagian dari UU Pelayanan Pemasyarakatan melanggar prinsip Kable, yang mencegah parlemen negara bagian membuat undang-undang yang berdampak buruk pada integritas dan independensi pengadilan negara bagian.

Sumber

Juliana Ribeiro
Juliana Ribeiro is an accomplished News Reporter and Editor with a degree in Journalism from University of São Paulo. With more than 6 years of experience in international news reporting, Juliana has covered significant global events across Latin America, Europe, and Asia. Renowned for her investigative skills and balanced reporting, she now leads news coverage at Agen BRILink dan BRI, where she is dedicated to delivering accurate, impactful stories to inform and engage readers worldwide.