REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 mencapai Rp43,4 triliun. Nilai tersebut setara 97,3 persen dari pagu awal sebesar Rp 44,5 triliun.
Total alokasi yang dianggarkan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 75,8 triliun. Rinciannya, realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi tahun 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara tahun 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
“Kita lihat sebenarnya belanjanya sudah dimulai dari tahun 2022. (Tahun) 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 sebesar Rp27 triliun, dan tahun 2024 realisasi sementara sebesar Rp43,4 triliun. Kita lihat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar Wilayah Kalimantan akan menjadi yang tertinggi,” kata Suahasil dalam jumpa pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Suahasil menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis di IKN, antara lain pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan kementerian lainnya.
Lalu ada pembangunan Gedung Otorita IKN (OIKN), rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri, proyek rumah tapak menteri, RS IKN, serta pembangunan jalan tol, jalan raya, jembatan. dan bandara di IKN.
Selain itu, alokasi APBN juga digunakan untuk penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, KIPP Embung, serta pengendalian banjir di kawasan IKN.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil menegaskan, perkembangan IKN selama ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang meningkat dari 4,5 persen pada tahun 2022 menjadi 6,2 persen pada tahun 2023, dan bertahan pada angka 6,2 persen pada triwulan III tahun 2024.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 5,71 persen pada tahun 2022 menjadi 5,14 persen pada tahun 2024. Pembangunan IKN juga menciptakan 129 ribu lapangan kerja baru di wilayah tersebut.
“Meskipun harga komoditas batu bara, harga komoditas CPO sedikit naik, dan juga harga komoditas lainnya, termasuk banyak komoditas yang dihasilkan dari Kalimantan, mengalami tekanan harga, namun pertumbuhan ekonomi Kalimantan tetap dapat dipertahankan. Dan ini wujudnya APBN dan APBD yang bekerja sama membangun daerah,” jelasnya.
sumber: Antara