REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, siap diluncurkan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program MBG didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepatnya hari ke 78 Pak Prabowo menjadi presiden, program MBG sudah dimulai,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan RI. Hasan Nasbi dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (5/12/2025).
Hasan mengatakan, hal ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia yang untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi nasional bagi balita, anak sekolah, taman kanak-kanak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia mengatakan, informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG siap beroperasi.
Dapurnya tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gorontalo. Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG Dadan Hindayana, kata Hasan, bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi pangan.
Selain memastikan kecukupan gizi pada setiap porsi MBG, menurut Hasan, SPPG juga bertugas melakukan pengawasan ketat terhadap standar kebersihan, pengelolaan nutrisi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG. “BGN berkomitmen untuk meminimalisir sampah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan kembali,” jelasnya.
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak mengambil hari libur di tahun baru, termasuk hari Sabtu dan Minggu, untuk menjamin kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program tersebut juga bertepatan dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah pada minggu ini.
Pemerintah menempatkan kesiapan MBG Kitchens sebagai prioritas utama agar pelayanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 MBG Kitchens mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025). Jumlah itu akan terus bertambah setiap harinya.
Target 937 Dapur MBG diharapkan dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah. Saat ini, terdapat 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah.
Ribuan UKM, koperasi, dan BUMDE lainnya telah mendaftar dan sedang menjalani proses evaluasi. Pemerintah memastikan tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.
Informasi lengkap mengenai syarat kerjasama dan pendaftaran dapat diakses melalui sistem pendaftaran terpadu di website resmi bgn.go.id. Perekonomian daerah juga dipastikan akan bergerak signifikan ke arah yang lebih baik karena program MBG melibatkan petani, peternak, dan UMKM lokal.
