REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah (pilkada) diserahkan kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jimly mengatakan, pilkada melalui mekanisme pemilihan di lembaga perwakilan rakyat tidak melanggar prinsip negara demokrasi.
Menurut Jimly, wacana pilkada melalui DPRD merupakan evaluasi terhadap restrukturisasi sistem pilkada yang dilakukan saat ini. Soal penataan sistem pilkada, saya mendukung pernyataan Presiden (Prabowo) bahwa kepala daerah hanya boleh dipilih oleh DPRD, kata Jimly seperti dikutip dari akun media sosialnya, Sabtu (14/12/2024).
Jimly menjelaskan, tidak ada masalah konstitusionalitas dalam pilkada melalui DPRD atau yang saat ini disebut pemilu tidak langsung. Pilkada yang dilakukan secara tidak langsung pun tidak melanggar prinsip negara demokrasi.
Sebab, kata Jimly, pilkada langsung yang menjadikan rakyat sebagai pemilik suara, maupun pilkada tidak langsung melalui DPRD, tetap konstitusional dan tetap demokratis. “Dalam UUD 1945 yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, baik langsung maupun tidak langsung oleh rakyat,” kata Jimly.
Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024) melontarkan wacana pemilihan kepala daerah untuk mengembalikan kewenangan kepada DPRD. Prabowo mengatakan model pilkada tidak langsung lebih efisien dibandingkan pilkada langsung yang menurutnya berbiaya mahal. Presiden Prabowo memberikan beberapa referensi pelaksanaan kepala daerah di negara-negara demokrasi besar lainnya di kawasan Asia, serta Asia Tenggara.
“Coba kita renungkan, mari kita bertanya, sistem apa ini, berapa puluh triliun yang dikeluarkan dalam satu atau dua hari, baik dari dalam negeri, maupun dari tokoh politik masing-masing. Saya melihat negara-negara tetangga kita efisien. “Malaysia, Singapura, India, sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih, itu saja, DPRD pilih gubernur, bupati pilih,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengajak para Ketua Umum Partai Politik (parpol) lain yang hadir dalam acara HUT Golkar untuk menyetujuinya. Padahal, kata Presiden Prabowo, kalau bisa langsung disetujui saja. Sebenarnya banyak sekali ketua umum partai di sini yang sebenarnya bisa kita putuskan malam ini, kata Prabowo.
