Pemerintahan Yunus telah berjanji untuk menjamin keadilan bagi para korban dari apa yang ia sebut sebagai “kemurkaan rezim otokratis”.
Yunus mengatakan komisi yang menyelidiki penghilangan paksa telah menemukan informasi mengenai 1.600 kasus hingga bulan Oktober, namun totalnya berpotensi melebihi 3.500 kasus.
Dan dia menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk menuntut ekstradisi Hasina dari India.
“Kami akan mengadili semua kejahatan yang dilakukan selama 15 tahun terakhir,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah telah memulai upaya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan dan pembunuhan, serta kekerasan pada bulan Juli-Agustus, ke pengadilan internasional.
Dia mengatakan peta jalan untuk pemilihan umum berikutnya di negara berpenduduk 170 juta jiwa itu akan diumumkan setelah reformasi pemilu selesai.
Partai-partai politik termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Khaleda Zia telah mendesak pemerintah sementara agar memiliki rencana yang jelas untuk mengadakan pemilu nasional sesegera mungkin.
Pada bulan September, panglima militer Jenderal Waker-uz-Zaman, yang penolakannya untuk mendukung Syekh Hasina selama protes mahasiswa menyebabkan dia melarikan diri, mengatakan kepada Reuters bahwa demokrasi harus dipulihkan dalam waktu satu hingga satu setengah tahun, namun mendesak agar bersabar. .
Reuters
