Presiden terpilih AS Donald Trump dan Wakil Presidennya JD Vance mendesak Partai Republik untuk menolak perjanjian bipartisan untuk memperluas pendanaan pemerintah, yang mengancam akan menutup pemerintahan, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre.
“Partai Republik harus berhenti memainkan permainan politik dengan perjanjian bipartisan ini atau mereka akan merugikan pekerja keras Amerika dan menciptakan ketidakstabilan di seluruh negeri.” katanya dalam pernyataan itu. Menurut Karine Jean-Pierre, penolakan terhadap perjanjian tersebut akan mengakibatkan terhentinya bantuan kepada petani dan masyarakat yang terkena dampak bencana alam.
Dalam pernyataan bersama Trump dan JD Vance, diterbitkan Truth Social mengatakan Kongres harus membuat kesepakatan baru yang akan mempertahankan bantuan tersebut tetapi menghilangkan beberapa belanja non-bantuan yang diusulkan oleh Partai Demokrat.
“Partai Republik ingin mendukung petani kita, membiayai bantuan bencana, dan mempersiapkan negara kita untuk sukses pada tahun 2025. Satu-satunya cara untuk melakukan hal ini adalah dengan meloloskan RUU pendanaan sementara, TANPA HADIAH DEMOKRATIS ditambah dengan peningkatan plafon utang,” Trump dan Vance berkata dalam sebuah pernyataan.
Perjanjian bipartisan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga 14 Maret 2025. Begini catatan Associated Press, telah memicu kontroversi di kalangan anggota parlemen dan kritik dari Partai Republik yang menolak pengeluaran tersebut. Pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk, yang dicalonkan Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintahan yang baru, menulisbahwa “RUU ini tidak boleh disahkan.”
Kedua majelis Kongres harus meloloskan perjanjian tersebut paling lambat tanggal 21 Desember, jika tidak, pemerintahan akan ditutup.
