Pemerintah federal menerbitkan pada hari Jumat ini dalam Berita Resmi Federasi sebuah dekrit yang meresmikan pemusnahan tujuh badan otonom, dalam sebuah tindakan yang mengkonfigurasi ulang struktur aparatur pemerintah.

Organisasi yang terkena dampak adalah Institut Transparansi Nasional, Akses Informasi dan Perlindungan Data Pribadi (INAI), Institut Telekomunikasi Federal (IFT), Dewan Nasional untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial (Coneval), Komisi Federal Persaingan Ekonomi (Cofece), Komisi Pengaturan Energi (CRE), Komisi Hidrokarbon Nasional (CNH) dan Komisi Nasional Peningkatan Pendidikan Berkelanjutan (Mejoredu).

Keputusan tersebut memberikan waktu 90 hari kalender kepada Kongres Persatuan untuk melakukan penyesuaian legislatif yang diperlukan guna mematuhi ketentuan ini, sejak ketentuan ini mulai berlaku.

Mengenai redistribusi fungsi, kekuasaan badan-badan yang sudah tidak berfungsi akan diambil alih oleh berbagai badan administrasi publik yang terpusat.

Dalam hal ini, INAI akan mengalihkan tanggung jawabnya kepada Sekretariat Anti Korupsi dan Pemerintahan yang Baik; IFT akan diserap oleh Kementerian Infrastruktur, Komunikasi dan Transportasi (SICT); dan Coneval akan diintegrasikan ke dalam Institut Statistik dan Geografi Nasional (INEGI).

Sementara itu, Komisi Persaingan Ekonomi Federal (Cofece) akan mengalihkan fungsinya ke Kementerian Perekonomian (SE), sedangkan fungsi CRE dan CNH akan dialihkan ke Kementerian Energi (SE). Terakhir, Kementerian Pendidikan Umum (SEP) akan membidangi fungsi Komisi Nasional Peningkatan Pendidikan Berkelanjutan (Mejoredu).

Tanggapan INAI

Mengingat diterbitkannya keputusan tersebut di DOF, Institut Nasional Akses Informasi (INAI) menyampaikan pernyataan yang menyerukan masyarakat Meksiko untuk menuntut hak mereka atas akses terhadap informasi dan perlindungan data pribadi mereka, sejak hilangnya data tersebut. lembaga ini tidak menghilangkan jaminan-jaminan tersebut dari Konstitusi.

“INAI tidak akan ada lagi sebagai lembaga otonom, teknis dan khusus yang bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak ini, namun transparansi, hak untuk mengetahui dan hak untuk menggunakan data pribadi kami secara sah tetap dipertahankan dan hanya melalui permintaan warga negara dapat sepenuhnya dilaksanakan. … Reformasi yang menghapus INAI, yang diterbitkan hari ini dalam Berita Resmi Federasi, tidak menghapus hak-hak yang dijamin oleh Lembaga ini dari Konstitusi,” bunyi pernyataan itu.

Sumber

Wisye Ananda
Wisye Ananda Patma Ariani is a skilled World News Editor with a degree in International Relations from Completed bachelor degree from UNIKA Semarang and extensive experience reporting on global affairs. With over 10 years in journalism, Wisye has covered major international events across Asia, Europe, and the Middle East. Currently with Agen BRILink dan BRI, she is dedicated to delivering accurate, insightful news and leading a team committed to impactful, globally focused storytelling.