Pengacara hak asasi manusia Femi Falana (SAN) kemarin mengaitkan pembatalan pengaturan Kemitraan Publik dan Swasta (PPP) pemerintah federal untuk pengelolaan kilang Port Harcourt, Warri dan Kaduna yang disetujui
Pos Falana ke Obasanjo: Yar’Adua membatalkan penjualan kilang karena konflik kepentingan muncul pertama kali di Surat Kabar The Nation.
