berita

Prabowo akan membiarkan rasio utang terhadap PDB mencapai 50%: laporan

JAKARTA: Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan membiarkan rasio utang terhadap PDB negaranya naik hingga 50 persen asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, Financial Times melaporkan, mengutip salah satu penasihat terdekatnya.

Kakak laki-laki dan penasihat Prabowo, Hashim Jojohadikusumo, mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim dalam artikel tersebut.

“Kami tidak ingin meningkatkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim, sambil menunjuk pada “pajak, bea cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.”

Tim Ekonomi Prabowo di Jakarta menolak berkomentar saat dihubungi Reuters, Kamis (11 Juli) dalam sebuah wawancara.

Timnya sebelumnya membantah laporan media bahwa Prabowo berencana meningkatkan tingkat utang terhadap PDB dari 40 persen menjadi 50 persen. Saat itu dia mengatakan presiden yang akan datang akan terus mengikuti aturan keuangan yang ada.

Berdasarkan peraturan tersebut, defisit anggaran pemerintah dibatasi sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60 persen.

Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupee pada bulan lalu, sehingga membantu mata uang tersebut mencapai titik terendah dalam empat tahun terhadap dolar.

Selama kampanye, Prabowo mengatakan ia ingin meningkatkan tingkat utang publik, dan juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16 persen dari sekitar 10 persen saat ini. Dia akan mengambil alih jabatan tersebut pada bulan Oktober.

Awal pekan ini, majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo telah membentuk tim untuk mencari cara mengatasi defisit fiskal dan batasan rasio utang terhadap PDB untuk memenuhi janji kampanyenya. Penasihat fiskalnya mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak mengetahui adanya diskusi untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan plafon utang.

Source link

Related Articles

Back to top button